Pemerintah Kota Banjarbaru baru saja menggelar rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan seluruh camat dan lurah se-Kota Banjarbaru. Acara yang diadakan di aula Kecamatan Landasan Ulin ini bukan sekadar pertemuan rutin, tapi forum penting untuk mengevaluasi dan menyelaraskan pelayanan publik. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, turut hadir dan memimpin langsung jalannya diskusi.
Kali ini, rakor punya agenda spesial, yaitu membahas tuntas soal penentuan batas wilayah antar kelurahan. Supaya semua jelas dan punya dasar hukum yang kuat, Pemkot Banjarbaru menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (LPPM ULM) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sirajoni menekankan betapa pentingnya kejelasan batas wilayah ini agar ke depannya tidak sampai menimbulkan masalah sosial atau administrasi yang ruwet. Ia berharap kolaborasi antara lurah, camat, pakar dari ULM, tim ahli Walikota, dan BPN bisa mempercepat proses pemetaan yang akurat sesuai kondisi lapangan.
Selain soal batas wilayah, perhatian juga tertuju pada upaya Pemkot Banjarbaru untuk memberikan pelayanan publik yang merata untuk semua kalangan masyarakat. Dengan melibatkan Dinas Sosial, Sekda mendorong konsep ‘Kecamatan Inklusif’. Ini berarti, setiap kantor kecamatan dan kelurahan harus benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan lansia, baik dari sisi fasilitas maupun cara melayani.
Di akhir acara, Sirajoni menyampaikan apresiasinya kepada para camat dan lurah yang dianggapnya sebagai ujung tombak pelayanan. Ia pun memberikan tiga pesan penting yang perlu segera diterapkan di lapangan: pertama, tingkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital; kedua, tingkatkan kepekaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan; dan ketiga, perkuat kerjasama antar berbagai sektor.
Leave a Reply